Mahalnya biaya pilkada saat ini, tidak terlepas tarik menarik antara yaitu kepentingan partai; pengurus partai politik; dan calon yang akan diusung. Jadi mahalnya pilkada karena adanya ketiga unsur yang terlibat di dalamnya. Ketiga unsur itulah, sebenarnya pintu masuknya para “bandar-bandar” untuk mempengaruhi mahalnya pilkada. Mahar dalam pilkada sebenarnya “seolah-olah” ada pimpinan proyeknya dan bergandengan tangan secara mesra dengan tim sukses.

Pembayaran mahar politik dalam pilkada sebenarnya diindikasikan mulai dari tahapan pencarian calon; penyampaian visi dan misi; dan hingga pada keputusan dicalonkan oleh partai politik. Pada masa pencarian calon biasanya dilakukan dengan pendekatan mempertemukan calon dengan pimpinan struktur partai politik. Tahapan kedua calon diminta untuk menyampaikan visi misi, biasanya pada tahapan ini diminta dana untuk survey mensosialisasikan calon. Tahapan akhirnya pada saat minta restu pencalonan.

Tahapan pencalonan ini biasanya sudah mendekati final, karena sudah meminta rekomendasi baik pengurus wilayah maupun pengurus pusat partai politik. Kesimpulannya, kalau demikian maka penawaran mahar antara calon dengan parpol pengusung, sebenarnya berada pada keputusan rekomendasi pusat. Jadi kalau demikian, jangan-jangan mahar calon kepala daerah tersentralisasi di kepengurusan pusat partai politik.

Tersentralisasinya kekuatan partai politik di pusat dalam penentuan kepala daerah, sering terjadi perbedaan persepsi dan pandangan antara pengurus partai di tingkat provinsi dan pusat, yang mengakibatkan kepala daerah yang terpilih sering tidak sesuai kehendak rakyat di daerah. Bahkan berimbas pula banyaknya ketua parpol di daerah diganti sementara karena tidak sesuai dengan keinginan pengurus pusat.

Serang, 2 Oktober 2017

Suwaib Amiruddin

Sosiolog Untirta