Maraknya saling menuding internal sesama penyelenggara negara, baik dilingkungan isntitusinya maupun antar institusi. Mungkin kalau kita tarik benang merahnya, kejadian itu berawal dari adanya kekuatan masing-masing yang dimiliki secara internal untuk “menyerang” penyelenggara negara lainnya. Mentradisikan “adu kekuatan” mengakibatkan terjadinya kemorosotan kepercayaan (trust) dalam berkordinasi.
Penyelenggara negara sebagai pengayom dan pelayan pada masyarakat, tidak seharusnya mempertontonkan sikap-sikap tidak saling menghormati dan menghargai. Secara idealnya, bahwa penyelenggara negara itu harus tetap memegang nilai-nilai dan sumpah jabatan sebagai pegangan dalam mengembang amanah dan menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara. Pola koordinasi yang saling terintegrasi dan saling membutuhkan, merpakan sikap yang ksatria sebagai aparatur negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa kita saat ini.
Saling tuding di lingkungan penyelenggara negara, beberapa hari terakhir ini, ambil saja misalnya kekisruhan antara anggota legislatif DPR-RI (komisi III) dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK-RI) dan bahkan saling berdebat terkait kebenaran institusinya. Bahkan muncul dalam perdebatan bahwa KPK sebagai lembaga akan dilemahkan melalui kewenangan DPR-RI yakni Hak angket KPK. Namun kekisruhan itu, dapat diminimalisir melalui kegiatan komisioner KPK melakukan safari kunjungan pada kantor-kantor partai. Spekulasi yang muncul, bahwa KPK mencari dukungan agar KPK tetap diberikan kewenangannya dalam menjalankan tugas dan menghentikan polemik terkait KPK di DPR-RI.
lainnya, kekisruhan pada lingkungan TNI pun terjadi secara internal korps dan lembaganya. Kekisruhan itu, dikait-kaitkan dengan situasi politik Indonesia yang akan menghadapi Pemilu tahun 2019. Panglima TNI pun melakukan inisiasi untuk mengumpulkan para purnawirawan untuk melakukan “konsolidasi”. Konsolidasi itu, sangat penting untuk membahas berbagai situasi ancaman terhadap issu suhu politik di Indonesia. Beberapa media memberitakan bahwa saat ini terdapat kelompok tertentu sengaja mendorong internal TNI untuk terjun dalam kegiatan politik secara aktif dan pertemuan yang dilakukan oleh panglima TNI untuk menggalang dukungan untuk maju pada pemilihan presiden 2019.
Munculnya kelompok TNI yang diindikasikan akan ikut dalam kegiatan politik, melahirkan “seolah-olah” lingkaran TNI tidak kompak dan bersatu memperkuat internal institusinya. Bahkan intrnal TNI dan aparatur negara saat ini dikisruhkan wacana adanya tudingan tidak kompak terkait pengadaan dan pembelian peralatan senjata. Kondisi itu memuculkan Persepsi pada masyarakat, bahwa internal aparatur kemanan dan aparatur hukum hari ini mengalami berbagai kekurangan baik secara individu maupun secara organisasi.
Seyogyanya bahwa Penyelenggara negara, membina hubungan sosial dan koordinasi yang baik dengan tetap berpegang teguh pada rambu-rambu hukum dan analisis kebutuhan berbasis perencanaan. Bukankah semua penyelenggara negara sudah memiliki garis komando dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jangan sampai muncul rasa egoisme sesama penyelenggara negara, yang pada akhirnya kehilangan kepercayaan (trust) sesama penyelenggara negara maupun masyarakat.
Serang. 30/09/2017

Suwaib Amiruddin
Sosiolog Untirta