Serang – Suwaib Amiruddin Foundation (SAF) kembali mengadakan dialog publik yang bertemakan “Mendorong Kebijakan Tata Kelola Daerah Berbasis Budaya di Birokrasi” yang terlaksana di Rumah Buku Suwaib Amiruddin Foundation pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

Hadir dalam diskusi tersebut sebagai narasumber yaitu H. A. Jazuli Abdilah, (Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Fraksi Demokrat), Dr. Delly Maulana, S.Sos., M.PA (Akademisi), dan Tubagus Rahmat, M.Pd (Pemerhati Bahasa & Budaya).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Mochamad Fahmi Abduh, S.AP selaku Direktur Eksekutif Suwaib Amiruddin Foundation (SAF), dalam pembukaannya menyampaikan bahwa “pentingnya kegiatan dialog ini agar kita tumbuh lebih keritis dalam mengawal kebijakan daerah dengan berdialog untuk menghasilkan beberapa masukan kesimpulan yang bisa menjadi masukan bagi DPRD terkait tata kelola di birokrasi”.

Tata kelola birokrasi di daerah sebelumnya terkesan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana dalam perkrutannya selalu mengutamakan unsur kedekatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang mengisi jabatan birokrasi. Namun saat ini birokrasi di Banten mulai banyak berbenah dan mengalami perubahan diantaranya dilihat perubahan tersebut yaitu dari mengutamakan sumber daya manusia (SDM) yang ditempatkan sesuai kopetensi yang dimiliki, aturan yang jelas tidak berbelat-belit dan terakhir pendapatan daerah meningkat.

“Banten saat ini  sudah mengalami perubahan dalam sistem tata kelola dimana yang dulunya selalu mengutamakan kekeluargaan namun sekarang dirubah polanya oleh gubernur saat ini Bapak Wahidin, dan hasilnya pun sangat baik dibandingkan pada masa pemerintahan terdahulu, hal tersebut juga didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang sudah sangat banyak, meningkatnya  pendapatan daerah serta aturan yang jelas guna mendukung perkembangan di Banten, dan hasilnya adalah Banten mendapatkan penghargaan pengelolaan keuangan daerah predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2017-2018” ujar A. Jazuli selaku anggota komisi I DPRD prov. Banten.

Gaya memimpin setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan, karakteristik yang bermacam-macam dan tidak akan sama satu sama lain. Dimana gaya kepemimpinan tersebut akan berdampak kepada kinerja birokrasi dan pelayanan public yang diberikan.

 “gaya sesorang meminpin dalam mengelola suatu pemerintahan, hal ini nantinya berdampak kepada kinerja birokrasi yang selama ini kurang ramah, karena regulasinya berbelat-belit, kerika semuanya sejalan maka hal tersebut mengasilkan kinerja yang baik didalam kinerja birokrasi.” ungkap Delly sapaan akrab akademisi yang sekarang menjabat sebagai Dekan FISIP UNSERA tersebut.

Pola pikir birokrasi dalam mengelola pelayanan publik di era saat ini harus lebih mengutamakan kecepatan, keramahan,  kepuasan dan kenyamanan masyarakat yang dalam hal ini adalah sebagai pengguna pelayanan publik, namun masih ada saja yang menyepelekan hal itu semua padahal itu aturan yang sudah baku di atur dalam undang-undang.

Tubagus Rahmat selaku Pengamat Bahasa dan Budaya mengatakan bahwa “budaya sederhanapun akan memberikan rasa kenyamanan yang didapatkan oleh seorang pengguna pelayan publik ketika dia mendapat keramahan, dengan gestur tersenyum itu merupakan pelayan, dengan era cepat sekarang saat ini sudah mulai terkontaminasi budaya tersebut namun disisi lain pelayan publik harus tetap menjaga budaya ramah, yang nantinya merujuk kepda kepuasan seseorang mendapatkan pelayanan”. Dalam acara dialog publik tersebut dimoderatori oleh Depi Permana selaku Koordinator Relawan di Suwaib Amiruddin Foundation (SAF), dan didalam dialog publik kali ini dihadiri oleh mahasiswa/i dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Universitas Bina Bangsa, Universitas Banten Jaya dan Ikatan Mahasiswa Walantaka (IMAWA).