Pilkada Ditunda, Peta Politik Bisa Berubah

Spread the love

SERANG, BANTEN RAYA – Penundaan tahapan pilkada serentak 2020 dinilai sangat berpotensi mengubah peta politik pada pesta demokrasi tersebut, termasuk di Banten. Masa libur tahapan sangat dimungkinkan adanya pergeseran tingkat popularitas dan elektabilitas bakal calon (balon). Bahkan selama periode  waktu itu juga bisa berpengaruh terhadap gairah balon yang membuat sikap parpol berubah. 

Pengamat Politik dari Untirta Suwaib Amiruddin mengatakan, pada dasarnya politik itu bersifat dinamis dimana perubahannya sangat cepat. Dengan adanya penundaan tahapan pilkada maka waktu perjalanan pencalonan menjadi semakin panjang. Artinya,  ada potensi terjadinya perubahan peta politik. 

“Sangat bisa terjadi terjadi perubahan di masa libur tahapan,” ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Rabu (1/4). 

Dosen FISIP Untirta itu menjelaskan, ada berbagai aspek yang bisa menjadi pengaruh bergesernya peta politik dari momen penundaan tahapan pilkada. Dari sisi balon misalnya yang tentunya sangat dipengaruhi oleh popularitas dan elektabilitas. Menjaga modal penting dalam pencalonan itu dirasa cukup sulit terlebih dengan waktu yang cukup panjang. 

“Itu penting, popularitas dan elektabilias dijaga memang dengan memelihara jaringan itu berat. Sekarang ibaratnya mesin sudah dibunyikan tinggal tancap gas dan tiba-tiba diminta matikan mesin,” katanya. 

Ada tiga poin penting yang dilakukan balon yang mau tak mau harus dilakuan untuk menjaga bagaimana supaya posisinya tetap aman. Pertama, tetap harus menjalin komunikasi yang bisa dilakukan melalui media selain tatap muka setelah ada kebijakan pembatasan sosial dampak pendemik virus korona.  

Kedua, balon harus  tetap bisa menjaga komitmennya dalam pencalonannya. Menjaga semangat bertarungnya di pilkada. Jangan sampai pada masa libur ini balon kelihatan tak bersemangat lagi. Sebab, biasanya dalam politik itu disebut Suwaib sebagai panas-panas bubur atau bersemangat dengan jangka waktu pendek. 

“Ketiga calon ini juga harus betul-betul menjaga hubungan baik dengan parpol. Itu supaya tidak terjadi pergeseran (dukungan) dalam perjalanannya. Sekarang ini di masa penundaan ada semacam proses yang bisa berjalan. Jangan sampai dia goyah sehingga orang lain bisa masuk ke dalam,” ungkapnya.  

Menurutnyam pergesera peta politik juga bisa terjadi karena dengan penundaan ini bagi sebagian balon menjadi berita baik. Balon yang awalnya tak dilirik parpol kini mendapat kesempatan untuk mencari perhatian dan mengimpun kekuatan lagi. 

“Sebelum penundaan sudah banyak balon yang populer, sudah banyak yang memunculkan dirinya juga tapi mungkin belum dilirik karena partai cepat mengambil keputusan. Bisa saja dalam proses waktu kekosongan ini yang tidak dilirik tiba-tiba diambil karena menjalin hubungan baik dengan parpol,” paparnya. 

Selanjutnya dari sisi parpol, setidaknnya ada dua hal yang bisa menggeser keputusan parpol dalam pengusungannya. Poin awal adalah parpol akan memantau pribadi balon. Mereka bisa berubah haluan andai balon yang kebetulan kini telah atau akan diusung menjadi cacat.  

“Cacat itu misalnya ada pelanggaran hukum atau pelanggaran yang sifatnya tidak bisa ditolelrir masyarakat. Apakah itu hkum atau pelanggaran nilai-nilai di masyarakat,” ujarnya.  

Poin kedua, parpol daerah cenderung akan mematuhi seluruh instruksi dari pengurus pusat. Artinya, sikap parpol di daerah bisa berubah jika pengurus pusat memberikan instruksi yang berlawanan dari kebijakan sebelumnya dengan berbagai pertimbangan di masa penundaan pilkada. 

“Dinamika politik itu bukan cuma hitam putih tapi persoalannya abu-abu. Siapa yang merasa hari ini menguntungkan itu yang diambil,” tuturnya. 

Diberitakan sebelumnya, sejumlah parpol sepakat terkait penundaan tahapan pilkada sebagai respons dari pandemik virus korona atau Covid-19. Mereka menilai pengentasan virus tersebut lebih penting ketimbang memaksakan menggelar pilkada. 

Seperti diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Banten Azwar Anas. Ia mengaku, tak terkejut dengan adanya kesepakatan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020. Menurutnya, hal itu memang sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.

“Ya memang sudah seyogyanya, memang harus ditunda karena permasalahan virus korona cukup genting. Banyak memakan korban dan ini memang harus ditangani serius,” ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Selasa (31/3). (dewa)/(Humas-SAF)

Sumber: Koran Banten Raya