Najwa Melia Reza (Mahasiswi)
Angga Rosidin, S.I.P., M.A.P., M.Sos. (Kepala Progam Studi Administrasi Negara Universitas
Pamulang Serang)
Zakaria Habib Al- Ra’zie, S.I.P., M.Sos (Kepala Progam Studi Administrasi Negara Universitas
Pamulang Serang)
Progam Studi Administrasi Negara – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas
Pamulang Serang

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tangerang pada 2025 masih
menjadi dasar hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Banyak warga datang ke kantor
pelayanan bukan hanya membawa berkas, tetapi juga kebingungan. Ketika informasi tidak
disampaikan secara jelas sejak awal, proses pengurusan dokumen yang seharusnya cepat malah
berubah menjadi sulit dan prosesnya lambat.
Ketidakpastian adalah masalah yang paling umum. Petugas sering memberikan
penjelasan yang berbeda kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat harus mengikuti info yang
baru yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Situasi seperti ini, tampak seperti pelayanan yang
berbelit-belit. Padahal, sumber masalahnya adalah komunikasi yang tidak konsisten.
Cara masyarakat menilai pelayanan sangat dipengaruhi oleh cara pemerintah
berkomunikasi. Dalam ruang pelayanan, sikap terbuka dan penjelasan yang jelas dapat
mengurangi ketegangan. Sebaliknya, komunikasi yang kaku dan kurang penjelasan sering
sekali menyebabkan keluhan, meskipun sebenarnya prosedur sudah sesuai aturan.
Komunikasi yang efektif tidak selalu berbentuk penjelasan yang panjang lebar, tetapi
harus tepat sasaran dan mudah dipahami. Seringkali, masyarakat umum kesulitan memahami
bahasa teknis yang terlalu kaku. Ketika petugas dapat menyesuaikan cara mereka berbicara
dengan keadaan masyarakat, proses pelayanan akan menjadi lebih lancar dan tidak ada salah
paham.
Pelayanan kependudukan Kabupaten Tangerang semakin bergantung pada media
digital pada tahun 2025. Layanan online, seperti media sosial dan website, dapat memudahkan
masyarakat dalam mendapatkan informasi bahkan dalam website itu masyarakat dapat
konsultasi layanan, permohonan kedatangan, persayaratan dokumen, dan download formulir.
Jadi, masyarakat mendapatkan informasi sebelum mereka pergi ke kantor. Namun, jika
informasi tersebut tidak diperbarui atau berbeda dengan informasi yang di lapangan, kehadiran
teknologi justru malah menambah masyarakat kebingungan.
Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah koordinasi komunikasi antar pelayanan.
Ketidaksamaan informasi antara front office, loket teknis, dan layanan online menunjukkan
bahwa komunikasi internal belum berjalan secara optimal. Tanpa adanya perbaikan di sisi ini,
upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan akan terus menemukan hambatan yang sama.
Pada akhirnya, pengaruh komunikasi terhadap pelayanan administrasi kependudukan
harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Komunikasi harus dianggap sebagai bagian yang
penting dari pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, bukan hanya sekedar
masalah etika. Pelayanan yang cepat dan berbasis teknologi tidak akan berhasil jika masyarakat
terus mengalami ketidakpahaman dan kekurangan informasi.