Dipenghujung tahun 2019 yang lalu, saya membaca berbagai media, baik media cetak dan maupun media online terkait fenomena pembangunan di Banten. Berbagai ulasan itu, memuat kritikan yang disampaikan oleh berbagai kalangan tentang situasi terkini pembangunan Banten. Secara fenomena, sebenarnya itu merupakan bagian masukan bagi pengambil kebijakan di Banten. Kritikan itu disampaikan oleh kalangan elit lokal, elit politik, politisi dan bahkan dari kalangan akademisi pun turut memberikan kritikan.

Kritikan itu sebenarnya lebih khusus dialamatkan pada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Sebagai pimpinan, kepala daerah, wajar kalau diberikan suatu kritikan atas apa yang sudah dilakukan selama ini. Beragam kritikan bagi kepala daerah, berarti kepala daerah itu posisinya diangga sudah hadir dan berada ditengah-tengah masyarakat. Kehadiran kepala daerah wajar kalau mendapatkan kritikan dari masyarakatnya. Situasi itu menandakan bahwa kepala daerah tersebut sudah berbuat untuk kepentingan masyarakatnya.

Pembangunan suatu daerah, bukan dilihat melalui pendekatan hanya secara sepihak dan atau apa yang kita rasakan semata, karena akan mengakibatkan adanya kecurigaan. Pembangunan itu harus dilihat dari visi, misi dan program kerja gubernur dan wakil gubernur. Agak sulit kita mengukur suatu keberhasilan, apabila tidak memulai dari apa yang menjadi visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Program kerja yang belum terealisasi  secara maksimal, sesuai dengan visi dan misi itulah yang perlu diberikan pertanyaan. Jangan sampai ada hal yang belum terealisasi, karena belum menjadi program kerja yang terealisasi.

Gubernur merupakan “penguasa” di tingkat wilayah provinsi, tentunya memiliki koordinasi pada tatarn bawahnya yaitu Bupati dan walikota. Sebagai penguasa di wilayah tingkat kabupaten/kota, sebenarnya bupati dan walikota juga memiliki sumbangsi koordinasi dengan wilayah untuk membangun Banten secara bersama-sama. Pembangunan yang berjalan secara sendiri-sendiri itulah agak sulit mencapai suatu pembangunan yang menyeluruh. Apalagi kalau ada elit politik dan bahkan kepala daerah yang mengkritik sesama kepala daerah dalam wilayah Banten, maka itu agak kurang elok dan bahkan menurunkan kepercayaan publik.

Secara sosiologis bahwa dalam suatu sisitem harus terintegrasi untuk saling membangun, baik pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Pembangunan secara hirarkis sebenarnya sudah berjalan melalui koordinasi antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Banten. Hubungan hirarkis itu harus berjalan beriringan sehingga tidak saling menyalahkan satu dan yang lainnya. Pembangunan banten harus dikuatkan oleh birokrasi baik secara program dan maupun secara finansial. Pemerintah secara hirarkis harus memiliki kesukarelaan untuyk sama-sama mau berbagi atas kekuatan yang dimilikinya.

Membangun masyarakat di negeri ini mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa, harus saling menguatkan. Sejatinya  jangan saling melemahkan satu dan yang lainnya. Pemerintah daerah jangan muncul egoisme struktural karena semua pemerintahan di daerah memiliki kesamaan visi misi dan program kerja untuk membangun aspek sosial, politik, ekonomi dan kepastian keadilan. Karena memiliki kesamaan maka itulah harus menghindari saling mengkritik yang pada akhirnya lebih pada melemahkan pemerintahan.

Secara horisontal dan diluar struktural birokrasi ada kelompok yang bisa saling berkoordinasi untuk memperkuat pembangunan mulai dari pusat hingga ke daerah. Elemen itu terdiri dari pengusaha dan elit masyarakat yang memiliki nilai-nilai pengetahuan dan mungkin juga program kerja yang bisa dimanfaatkan membangun daerah. Kalangan elit masyarakat itulah juga merupakan amunisi pembangunan di negeri ini. Sumbangsi pemikiran merupakan investasi berharga dalam membangun daerah. Pembangunan berbasis masyarakat yang dilakukan selama ini, sebenarnya berbanding lurus apabila ditarik dari hasil rembug masyarakat.

Kampus sebagai kumpulan kalangan pemikir dan segudang hasil penelitian sebenarnya juga bisa menjadi bagian yang sangat strategis untuk di adopsi oleh pemerintah daerah. Secara realitas keterlibatan kampus dalam pembangunan daerah sudah terlibat, namun jangan sampai kalangan kampus hanya dilibatkan pada moemntum tertentu saja. Misalnya kampus hanya dilibatkan sebagai tim temporer dan tidak secara holistik, sehingga pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok yang mengarah pada lebih praktis.

Kehadiran kalangan akademisi dalam struktur pemerintahan yang sifatnya terkelompok, maka akan bermuara pada kepentingan-kepentingan issu semata. Apabila kalangan akademisi terlibat dalam kalangan issu dan opini semata, maka kondisi itulah menyebabkan ada simpul-simpul kelompok yang terbentuk, dan pada akhirnya lebih pada penggiringan opini saja. Padahal kalangan akademisi terlibat dalam pembangunan, seharunya lebih pada organisasi kampus, sehingga apabila ada individu akademisi yang akan dilibatkan dalam sebuah kegiatan pembangunan di daerah perlu dilakukan penyaringan antara pihak kampus dan pemerintah daerah agar dapat sejalan dalam memanfaatkan ide dan gagasan kalangan akademisi tersebut.

Pembanguan secara holistik dapat berjalan apabila kita dapat memahami arah pembangunan pemerintah Provinsi Banten yang tertuan dalam visi, misi dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Naskah itulah yang menjadi dasar, dari berbagai kalangan untuk melihat apa yang menjadi skala prioritas dari tahun anggaran yang sudah digariskan. Kalau misalnya ada yang belum berjalan maka apa yang bisa menjadi kontribusi dfari elit politik, tokoh masyarakat, kalangan pengusaha, kalangan birokrasi, dan juga kalangan kampus. Saya kira kita semua punya kemampuan untuk berkontribusi investasi modal sosial berupa ide, gagasan, dan bahkan investasi material berupa pembangunan secara fisik.

Harapannya tahun 2020, kita sudah seharusnya ikrar bersama membangun Banten jangan kita berada diluar, namun membangun Banten seharusnya seluruh elemen masyarakatnya harus mau bersama-sama menyokong Banten yang lebih baik. Mewujudkan Banten yang lebih baik, sejahtera, dan maju apabila kita semua sebagai warga Banten ada semua di dalam bingkai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Menginvestasikan modal sosial dan modal material yang kita miliki dalam membangun Banten, itu jauh lebih bermakna, apabila dibandingkan kita berada diluar bingkai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Suwaib Amiruddin

Sosiolog