TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG – Sekira bulan Mei 2022 ini, masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim akan segera berakhir.
Tentunya, untuk mengisi kekosongan jabatan di pucuk pimpinan Banten, pemerintah pusat akan menunjuk seorang Penjabat (Pj) gubernur, untuk mengisi jabatan hingga terpilihnya gubernur yang baru pada Pilkada tahun 2024.
Sosiolog sekaligus Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amiruddin mengatakan, bahwa ada tiga poin penting dalam memilih Pj gubernur Banten.
Pertama, harus diterima oleh masyarakat Banten.
Kedua, Pj Gubernur ini harus betul-betul memenuhi syarat atau kriteria sebagai Pj.
“Dan yang ketiga dia harus mengerti tentang birokrasi,” ujarnya kepada TribunBanten.com saat dihubungi, Jumat (25/2/2022).
Menurut Amiruddin, jika sesosok Pj yang dipilih tidak bisa diterima oleh masyarakat Banten, hal itu bisa mengakibatkan terjadinya kekisruhan antara birokrasi dengan masyarakat.
Terlebih apabila ada kebijakan yang diambil oleh seorang Pj, namun tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
Ia menjelaskan, bahwa kewenangan Pj gubernur, hampir sama dengan gubernur definitif.
“Kewenangan hampir sama, namun ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan untuk publik harus dikonsultasikan dengan DPRD,” kata dia.
Sebab, kata dia, tidak sepenuhnya kewenangan itu bisa dilakukan oleh Pj gubernur.
Ada beberapa hal yang harus dikonsultasikan seorang Pj gubernur dengan DPRD.
“Ada hal-hal yang strategis yang akan diambil, itu harus dikonsultasikan kepada DPRD,” kata dia.
Lalu seperti apa, sosok Pj yang ideal untuk memimpin di Provinsi Banten?
Menurut Suwaib, sosok Pj yang ideal untuk memimpin Banten, pertama, harus mengetahui struktur birokrasi secara internal yang ada di Provinsi Banten.
“Jadi kalau bisa Pj Gubernur Banten ini harus dari kalangan birokrat, harusnya,” ujarnya.
Sebab, menurutnya ada beberapa hal yang harus dibenahi di Provinsi Banten berkaitan dengan birokrasi.
Kemudian, seorang Pj juga harus mumpuni dalam tatakelola pemerintahan yang baik.
“Dikarenakan isu nya Pj ini ditunjuk langsung oleh presiden, maka dia harus mengerti dengan birokrasi,” kata dia.
Jangan sampai, lanjutnya, seorang Pj yang akan dipilih terlalu murni dari kalangan profesional atau kalangan yang tidak pernah duduk dibirokrasi.
Kemudian, Suwaib juga mengatakan bahwa seorang Pj Gubernur Banten, akan menjabat sekitar dua tahun.
Terhitung sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, atau sampai terpilihnya gubernur yang baru.
Sehingga, ada beberapa harapan yang ia sampaikan untuk calon Pj gubernur yang akan menjabat di Provinsi Banten.
“Harapan saya pertama, Pj yang akan ditunjuk pemerintah harus dari kalangan birokrasi,” kata dia.
Hal itu dilakukan supaya tatanan birokrasi di Banten bisa berjalan dengan baik.
Kedua, ia berharap Pj yang akan dipilih harus mampu berkomunikasi dengan parlemen legislatif, serta memiliki hubungan baik dengan legislatif.
“Sebab, beberapa kebijakan yang strategis yang harus diambil itu harus berkonsultasi dengan DPRD,” ungkapnya.
Sumber https://banten.tribunnews.com
Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Ahmad Haris